TNI Ternate Disorot Tajam, Padamkan Kebebasan Berekspresi

Minggu, 10 Mei 2026 - 14:06

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

INTELIJENPOS.com, Ternate – Tindakan pembubaran paksa terhadap kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter berjudul Pesta Babi di kawasan Benteng Oranje, Ternate, Sabtu malam (09/05/2026), memicu gelombang kritik. Acara yang diinisiasi oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate bersama Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) tersebut dihentikan oleh sejumlah personel TNI saat agenda sedang berlangsung.

Alasan Keamanan dan Tudingan Provokasi

Dandim 1501/Ternate, Kolonel Inf. Jani Setiadi, memberikan klarifikasi terkait langkah anggotanya. Menurutnya, judul film dan atribut spanduk (banner) kegiatan tersebut dianggap memiliki muatan “provokatif”. Pihak keamanan mengkhawatirkan hal tersebut dapat memicu polemik yang mengganggu kondusivitas serta stabilitas sosial di tengah masyarakat Ternate.

AJI: Preseden Buruk bagi Ruang Demokrasi

Merespons insiden tersebut, Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, menyatakan kekecewaan mendalam. Ia menegaskan bahwa pembubaran diskusi dan pemutaran film adalah langkah mundur bagi demokrasi dan kebebasan berkumpul yang dijamin oleh undang-undang.

“Kami sangat menyayangkan tindakan ini. Pembubaran ruang diskusi publik seperti ini bisa menjadi preseden buruk yang mengancam kebebasan berekspresi warga sipil ke depannya,” tegas Yunita.

Media Edukasi yang Terhambat

Film dokumenter tersebut sejatinya dirancang sebagai media edukasi dan pemantik diskusi publik mengenai isu-isu sosial yang relevan. Namun, penghentian paksa ini justru menimbulkan spekulasi dan sorotan tajam dari berbagai kalangan, mulai dari jurnalis, pegiat hak asasi manusia, hingga warganet di media sosial.

Hingga berita ini diturunkan, peristiwa di Benteng Oranje tersebut terus menjadi bahan perdebatan hangat mengenai di mana batas antara stabilitas keamanan dan hak warga negara dalam berpendapat secara damai dan terbuka.

(Lukhy)

Berita Terkait

Diduga Gudang Penimbun Solar Ilegal di Rinegetan Masih Beroperasi, Kapolda Sulut & Kapolres Minahasa Diminta Sidak Lokasi
Hak Jawab LSM Pro Sulut 08 Garuda: Klarifikasi Terkait Tuntutan Anggaran Festival Sulut Berkarya
Polisi Amankan Tiga Pelajar di Minut,  Temukan Senpi dan Sajam 
Deisy Simbala,S.P., Anggota DPRD Boltim Melayat ke Rumah Duka Alm. Pitres Sombowadile, Kenang Jasa dan Keteladanan Almarhum
Pengabdian Terakhir Sang ‘Buser Sejati’ AIPDA VECKY NATARY
Desak Kapolda Sulut Usut Tuntas, Sulaiman Alias Ko Acun Soroti Dugaan Intervensi di Balik Perkara Hukum
GANNAS-Lentera Milenial Sulut, Sukses Deklarasi #UNFOLLOWNARKOBA, BNN Apresiasi
BSG – OJK dan Pemkab Gorut Kolaborasi Gelar Edukasi “Gencarkan” untuk Tingkatkan Literasi Keuangan Petani
Berita ini 50 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 15:21

Diduga Gudang Penimbun Solar Ilegal di Rinegetan Masih Beroperasi, Kapolda Sulut & Kapolres Minahasa Diminta Sidak Lokasi

Rabu, 14 Oktober 2026 - 14:39

Hak Jawab LSM Pro Sulut 08 Garuda: Klarifikasi Terkait Tuntutan Anggaran Festival Sulut Berkarya

Rabu, 30 September 2026 - 00:09

Polisi Amankan Tiga Pelajar di Minut,  Temukan Senpi dan Sajam 

Rabu, 23 September 2026 - 15:36

Deisy Simbala,S.P., Anggota DPRD Boltim Melayat ke Rumah Duka Alm. Pitres Sombowadile, Kenang Jasa dan Keteladanan Almarhum

Minggu, 30 Agustus 2026 - 13:39

Pengabdian Terakhir Sang ‘Buser Sejati’ AIPDA VECKY NATARY

Berita Terbaru