INTELIJENPOS.com, MANADO – Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor DPRD Sulawesi Utara pada Rabu (17/6/2026) menyisakan catatan kelam bagi iklim demokrasi di daerah. Alih-alih menghasilkan ruang diskusi yang konstruktif, aksi yang sedianya menjadi ajang penyampaian aspirasi justru berakhir dengan pembubaran paksa oleh aparat keamanan, meninggalkan substansi tuntutan yang tak sempat tersampaikan ke meja legislatif.
Sejak pukul 16.00 Wita, ratusan mahasiswa datang membawa daftar panjang persoalan yang mendesak untuk dibahas. Isu-isu strategis seperti transparansi program Koperasi Merah Putih, dugaan pelanggaran HAM, karut-marut distribusi BBM subsidi, hingga kebijakan lokal krusial—mulai dari evaluasi Trans Manado, keterbukaan draf RTRW, hingga penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola kampus—menjadi pokok tuntutan.
Namun, harapan adanya ruang dialog sebagai jembatan antara rakyat dan wakilnya terputus saat ketegangan fisik pecah di gerbang kantor DPRD. Aksi penggoyangan pagar yang berujung pada pelemparan benda-benda ke arah gedung memicu respons keras aparat. Water cannon dan gas air mata segera dikerahkan untuk memukul mundur massa hingga satu kilometer dari lokasi, mengakhiri upaya penyampaian pendapat sebelum benar-benar dimulai.
Kehilangan Momentum Aspirasi
Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, menyayangkan berakhirnya aksi tersebut tanpa adanya dialog formal. Menurutnya, lembaga legislatif sebenarnya telah bersiap untuk memfasilitasi pertemuan dengan perwakilan mahasiswa.
“Pada prinsipnya, kami sangat membuka ruang bagi adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Sejumlah anggota dewan bahkan sudah bersiap di lokasi untuk mendengar langsung apa yang menjadi keresahan mereka,” ungkap Royke.
Ia menambahkan, pihak DPRD menyesalkan situasi yang terlanjur memanas sebelum substansi tuntutan sempat disuarakan.
“Sangat disayangkan, aspirasi mereka belum sempat tersampaikan, tetapi aksi terlanjur dibubarkan karena kondisi yang dianggap sudah tidak tertib dan mengganggu keamanan,” lanjutnya.
Demokrasi yang Tercederai
Kericuhan ini menegaskan adanya “jurang” komunikasi antara mahasiswa dan pengambil kebijakan. Ketika dialog gagal terbangun, yang menjadi korban utama bukanlah pagar besi yang roboh atau ketertiban umum semata, melainkan aspirasi itu sendiri. Substansi masalah yang dibawa mahasiswa akhirnya tenggelam di balik asap gas air mata dan hiruk-pikuk bentrokan.
Peristiwa hari ini menjadi pengingat bahwa di saat kanal-kanal dialog formal tidak mampu meminimalisir ketegangan di lapangan, maka aspirasi rakyat akan selalu berisiko terabaikan. Tanpa ruang diskusi yang sehat, kebebasan menyampaikan pendapat seringkali terjebak dalam lingkaran konflik yang kontraproduktif, di mana kepentingan publik justru menjadi pihak yang paling dirugikan.
(Red)
