INTELIJENPOS.COM, JAKARTA – Kementerian Sosial mengusut indikasi keterlibatan sekitar 1.900 pegawainya dalam aktivitas judi online (judol) berdasarkan data PPATK, dengan lebih dari 70% dari yang telah diklarifikasi mengakui keterlibatan mulai dari tingkat coba-coba hingga kecanduan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyiapkan sanksi berjenjang hingga pemberhentian PNS dan menargetkan pendalaman tuntas bulan ini.
Peringatan keras tersebut disampaikan Gus Ipul menyusul masuknya data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Saya ingin memberikan perhatian serius terhadap munculnya indikasi keterlibatan pegawai dalam judi online. Saya minta seluruh jajaran menjauhi praktik ini, jangan sekali-kali mencoba apalagi sampai terjerat,” tegas Gus Ipul dalam rilis yang dikutip Selasa (8/9/2026).
Ia mengingatkan bahwa judi online bukan hanya persoalan pribadi, ia bisa menghancurkan keluarga, mengganggu kinerja, menimbulkan utang.
Hingga saat ini, proses penelusuran terhadap 1.900 pegawai terindikasi masih berjalan. Dari kelompok yang telah diklarifikasi, lebih dari 70% mengakui keterlibatan dengan motif beragam.
“Ada yang memang sudah kecanduan, sudah menjadi kebiasaan. Ada yang mungkin sekadar iseng. Ada juga yang HP-nya digunakan oleh keluarganya, dimanfaatkan atau digunakan oleh keluarganya,” urai Gus Ipul.
Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemensos diterjunkan untuk mendalami seluruh data, termasuk pelacakan aliran dana.
“Itjen sedang bekerja dan untuk itu dalam keadaan seperti sekarang ini sulit kita menyembunyikan jejak kaitannya dengan judi online ini, bahkan kita tahu angka-angka rupiahnya yang digunakan untuk judi online oleh pegawai Kementerian Sosial,” imbuhnya. Proses klarifikasi ini ditargetkan tuntas bulan ini.
Skema Sanksi Berjenjang
Bagi pegawai yang terbukti bersalah, sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran:
Ringan: Teguran lisan, teguran tertulis, hingga pernyataan tidak puas secara tertulis.
Sedang: Penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, hingga penurunan pangkat selama satu tahun.
Berat: Penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian sebagai PNS.
“Bapak, Ibu sekalian, ini betul-betul memprihatinkan. Sudah diberi kesempatan oleh negara, diberikan kesempatan menjadi ASN, tapi terlibat satu kegiatan yang tidak semestinya,” kata Gus Ipul mengecam.
Sebaran Indikasi per Unit Kerja
Berdasarkan data PPATK yang diterima Kemensos, ribuan indikasi tersebut tersebar di sejumlah lini:
Sekretariat Jenderal: 124 orang
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial: 191 orang
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial: 179 orang
Inspektorat Jenderal: 3 orang
Menutup arahannya, Gus Ipul menekankan bahwa posisi ASN Kemensos menuntut standar moral tinggi karena mengelola program perlindungan bagi warga rentan.
“Menyangkut integritas ASN, kita bekerja di Kementerian Sosial, kita mengelola amanah negara untuk masyarakat yang membutuhkan. Karena itu integritas tidak boleh hanya menjadi slogan,” pungkasnya
(Red)
