INTELIJENPOS.com, Minahasa Selatan – Jika indikator keberhasilan sebuah pemerintah daerah adalah kemandirian rakyatnya, maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) mungkin patut berbangga. Pasalnya, saking “mandirinya”, warga Tondei Raya kini terpaksa mengambil alih peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang dinilai lumpuh dalam menangani kerusakan infrastruktur jalan selama bertahun-tahun.
Sabtu (09/05/2026), ratusan warga dari Desa Tondei Induk, Tondei Satu, dan Tondei Dua memutuskan untuk berhenti berharap pada janji manis birokrasi. Mereka turun langsung ke jalan, bukan untuk berorasi, melainkan untuk melakukan pengecoran manual di ruas jalan vital Tondei–Raanan Baru yang kondisinya sudah menyerupai kubangan.
Membayar Pajak, Memperbaiki Jalan Sendiri
Aksi ini menjadi tamparan keras bagi wajah Pemkab Minsel. Bagaimana tidak, masyarakat yang taat membayar pajak ini harus kembali merogoh kocek pribadi untuk iuran membeli puluhan sak semen, pasir, dan material lainnya. Sejak pagi hingga sore hari, warga bahu-membahu menambal lubang-lubang jalan yang selama ini luput dari perhatian instansi terkait.
“Kami sudah bosan mendengar janji dari satu tahun ke tahun berikutnya. Jika harus menunggu kepekaan pemerintah, mungkin jalan ini akan hancur total. Kami bergerak sendiri karena merasa dianaktirikan oleh pembangunan di kabupaten ini,” tegas salah seorang warga di sela-sela aktivitas pengecoran.
Kegagalan Prioritas Pembangunan
Kemandirian paksa warga Tondei Raya ini adalah bukti otentik kegagalan skala prioritas pembangunan di Minsel. Ruas jalan yang menjadi urat nadi ekonomi, akses pertanian, hingga jalur pendidikan bagi anak-anak sekolah ini seolah dibiarkan membusuk tanpa ada realisasi perbaikan yang nyata.
Sikap diamnya Pemkab Minsel di tengah penderitaan warga yang harus melewati jalan rusak menahun ini menjadi catatan buruk bagi kredibilitas pelayanan publik. Warga menilai, “absennya” negara dalam penyediaan akses jalan yang layak telah menghambat perputaran ekonomi di wilayah Tondei Raya.
Pesan Pedas untuk Penguasa
Aksi swadaya ini bukan sekadar gotong royong biasa, melainkan mosi tidak percaya rakyat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola infrastruktur. Warga seolah ingin menunjukkan bahwa tanpa kehadiran pemerintah pun, mereka bisa membangun—meski itu artinya mereka harus menanggung beban ganda: beban pajak dan beban kerja fisik.
Gerakan ini diharapkan menjadi “obat mata” bagi para pemangku kebijakan di Pemkab Minsel agar tidak hanya lihai dalam menyusun kata-kata saat kampanye, namun tumpul saat melihat kenyataan pahit di lapangan. Rakyat Tondei telah membuktikan bahwa mereka bisa bekerja, kini pertanyaannya: Kapan Pemkab Minsel mulai bekerja?
(Lukhy)
Komentar