INTELIJENPOS.com, Sulawesi Utara – Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sabtu (09/05/2026), menjadi pusat perhatian nasional. Namun, publik sempat mempertanyakan ketidakhadiran Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dan unsur Forkopimda dalam penyambutan langsung di pulau terluar tersebut.
Ternyata, ada alasan strategis di balik absennya orang nomor satu di Bumi Nyiur Melambai tersebut dalam seremoni di perbatasan utara NKRI.
Instruksi Mendadak dari Istana
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebenarnya telah mematangkan persiapan keberangkatan secara maksimal. Sebanyak 23 manifest rombongan yang terdiri dari Gubernur dan jajaran Forkopimda dijadwalkan bertolak menuju Miangas pada Sabtu pagi pukul 06.00 WITA menggunakan pesawat Cessna milik TNI Angkatan Udara.
Namun, situasi berubah pada Jumat malam (08/05/2026). Sebuah instruksi langsung datang dari Istana Negara melalui Sekretaris Kabinet RI. Gubernur Yulius Selvanus bersama Forkopimda diminta untuk tetap berada di Manado guna memastikan kendali wilayah dan stabilitas keamanan regional tetap terjaga selama Presiden berada di wilayah perbatasan.
Menjunjung Tinggi Rantai Komando
Sebagai seorang purnawirawan TNI, Yulius Selvanus menunjukkan kelasnya dalam memahami prinsip rantai komando. Baginya, perintah untuk menjaga stabilitas daerah merupakan tugas negara yang tidak bisa ditawar, meski harus merelakan agenda penyambutan VVIP yang bersifat seremonial.
Keputusan untuk tetap standby di Manado dinilai sebagai langkah taktis untuk memastikan tidak ada celah keamanan di wilayah daratan Sulawesi Utara saat seluruh fokus nasional tertuju pada titik terluar di Miangas. Hal ini sekaligus menunjukkan loyalitas tanpa batas terhadap sistem keamanan terpadu yang telah ditetapkan pusat.
Simbol Kedaulatan di Perbatasan
Kunjungan Presiden Prabowo ke Miangas sendiri membawa pesan geopolitik yang sangat kuat terkait kedaulatan negara. Miangas bukan sekadar titik geografis, melainkan representasi wajah depan Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan internasional.
Dengan tetap berada di Manado sesuai instruksi pusat, Gubernur dan Forkopimda justru telah menjalankan fungsi pengawasan wilayah secara utuh. Langkah ini menegaskan bahwa kepentingan strategis negara dan keamanan nasional jauh lebih diprioritaskan daripada sekadar kehadiran fisik di lokasi acara.
Kini, publik memahami bahwa ketidakhadiran Gubernur di Miangas bukanlah bentuk pengabaian, melainkan bukti nyata disiplin seorang pemimpin dalam menjalankan mandat pengamanan wilayah demi kelancaran agenda besar Presiden di Sulawesi Utara.
(Lukhy)
