INTELIJENPOS.com, Maluku Tengah — Aktivis Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Sunnyl Silawane, mengecam keras dugaan penggunaan ungkapan bernada rasis berupa sebutan “monyet” yang disebut dilontarkan oleh Rahim, salah seorang ajudan Gubernur Maluku, terhadap mahasiswa asal wilayah pegunungan Pulau Seram.
Silawane menegaskan, apabila ungkapan tersebut benar disampaikan dalam konteks merendahkan mahasiswa berdasarkan asal daerah, maka persoalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai sekadar ucapan spontan atau persoalan pribadi. Menurutnya, hal itu menyentuh martabat manusia, harga diri masyarakat Maluku, serta prinsip kesetaraan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
“Mahasiswa dari pegunungan Seram bukan manusia kelas dua. Mereka adalah anak-anak Maluku yang memiliki hak yang sama untuk dihormati, didengar, dan diperlakukan secara bermartabat,” tegas Silawane. Selasa, (18/8/26).
Ia menilai sangat ironis apabila seseorang yang berada di lingkungan kekuasaan justru menggunakan bahasa yang berpotensi merendahkan kelompok masyarakat tertentu. Menurut Silawane, kekuasaan semestinya menjadi ruang untuk menghadirkan keteladanan dalam sikap maupun tutur kata, bukan menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Silawane juga mengingatkan bahwa Maluku dibangun dari keberagaman. Pulau Seram, mulai dari wilayah pesisir hingga kawasan pegunungan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas Maluku.
Karena itu, kata dia, tidak boleh ada pembelahan martabat manusia berdasarkan wilayah asal, latar belakang sosial, maupun posisi seseorang.
“Kalau benar ada mahasiswa yang disebut ‘monyet’ karena identitas atau asal wilayahnya, maka kita harus berani mengatakan: itu tidak pantas. Kritik terhadap mahasiswa boleh, perbedaan pendapat boleh, tetapi penghinaan terhadap identitas manusia tidak boleh dinormalisasi,” ujarnya.
Bagi Silawane, persoalan tersebut juga menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam menjaga nilai persaudaraan dan penghormatan terhadap masyarakat.
Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya berbicara mengenai pembangunan, persatuan, dan kesejahteraan. Sikap serta tutur kata orang-orang yang berada di sekitar lingkaran kekuasaan juga harus mencerminkan nilai-nilai tersebut.
Silawane meminta pihak terkait tidak menutup-nutupi persoalan apabila memang terdapat pernyataan sebagaimana yang dipersoalkan mahasiswa. Sebaliknya, ia mendorong adanya klarifikasi secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui duduk perkara yang sebenarnya.
“Jangan sampai rakyat diminta menjaga persaudaraan, tetapi orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan justru mengeluarkan bahasa yang melukai kelompok masyarakat tertentu,” tegasnya.
Menurutnya, melawan rasisme bukan berarti membenci individu tertentu ataupun menyerang institusi pemerintah. Kritik tersebut, kata dia, merupakan bagian dari tanggung jawab moral masyarakat untuk memastikan kekuasaan tetap berjalan dalam koridor penghormatan terhadap martabat manusia.
Silawane juga menyerukan kepada mahasiswa dan pemuda Maluku agar merespons persoalan tersebut secara kritis, bermartabat, dan konstitusional.
“Jangan balas penghinaan dengan penghinaan. Lawan narasi rasis dengan keberanian, argumentasi, dan persatuan. Karena perjuangan mahasiswa bukan hanya soal siapa yang dihina hari ini, tetapi tentang memastikan tidak ada generasi berikutnya yang merasa lebih rendah hanya karena berasal dari pegunungan, pesisir, pulau kecil, atau pelosok Maluku,” tegasnya.
Pada akhirnya, Silawane mengingatkan bahwa Maluku merupakan rumah bersama bagi seluruh masyarakatnya. Menurutnya, tidak ada manusia Maluku yang lebih tinggi martabatnya hanya karena tinggal di pusat kota, dan tidak ada pula yang lebih rendah karena berasal dari wilayah pegunungan Pulau Seram.
“Tanah Maluku tidak mengenal manusia kelas satu dan kelas dua. Kita semua basudara. Karena itu, jangan jadikan kekuasaan sebagai alasan untuk merendahkan sesama anak Maluku,” pungkas Sunnyl Silawane.
(NL)
