INTELIJENPOS.com, MASOHI — Kebijakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bersama DPRD Maluku Tengah dalam menetapkan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebesar Rp2,5 juta per bulan mendapat apresiasi dari Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Maluku Tengah.
Sekretaris Cabang GP Ansor Maluku Tengah, Sunnyl Silawane, menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang telah mengabdikan diri dalam pelayanan pemerintahan.
Sunnyl secara khusus menyampaikan penghargaan kepada Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir serta DPRD Maluku Tengah yang dinilai telah menunjukkan komitmen politik dan keberpihakan anggaran terhadap tenaga PPPK Paruh Waktu.
“Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Bupati Zulkarnain Awat Amir bersama DPRD Maluku Tengah. Penetapan gaji PPPK Paruh Waktu sebesar Rp2,5 juta per bulan adalah sebuah kebijakan yang menunjukkan bahwa pemerintah hadir dan memiliki keberpihakan terhadap kesejahteraan mereka yang telah mengabdikan diri untuk daerah,” kata Sunnyl. Pada Jum’at (4/9/26).
Menurutnya, angka Rp2,5 juta tersebut tidak semata-mata harus dilihat sebagai nominal, tetapi sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap pengabdian para tenaga PPPK Paruh Waktu.
Ia mengatakan, di tengah berbagai keterbatasan fiskal daerah, keberanian pemerintah daerah dan DPRD dalam memperhatikan kesejahteraan tenaga PPPK merupakan langkah yang patut diberikan apresiasi.
“Politik anggaran seharusnya memang bermuara pada kepentingan rakyat. Ketika ada kebijakan yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat, maka kita harus memberikan apresiasi secara objektif. Ini adalah contoh bahwa kebijakan pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Sunnyl juga menilai sinergitas antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam melahirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Ia berharap komitmen tersebut tidak berhenti pada penetapan besaran penghasilan, tetapi terus dilanjutkan dengan peningkatan kesejahteraan, kepastian status kerja, pengembangan kapasitas, serta perlindungan terhadap tenaga PPPK di masa mendatang.
“Kami berharap ini bukan menjadi akhir, tetapi menjadi awal dari komitmen yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan PPPK. Mereka adalah bagian dari kekuatan pelayanan publik yang harus dihargai dan diperhatikan,” tegasnya.
Sebagai organisasi kepemudaan, GP Ansor Maluku Tengah, lanjut Sunnyl, akan tetap menjalankan fungsi sosial dan kebangsaan dengan memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai membawa manfaat bagi masyarakat.
Namun, ia menegaskan bahwa apresiasi dan kritik harus ditempatkan secara proporsional.
“Pemerintah perlu diapresiasi ketika melahirkan kebijakan yang baik, dan tetap harus dikritik apabila terdapat kebijakan yang merugikan rakyat. Bagi kami, sikap kritis tidak berarti harus selalu berseberangan dengan pemerintah. Mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat juga merupakan bagian dari kontrol sosial yang sehat,” pungkas Sunnyl Silawane
(NL)
