INTELIJENPOS.com, BITUNG — Sebanyak 976 anak tercatat dalam rangkuman wilayah Drop Out (DO) di Kota Bitung. Angka tersebut tersebar di berbagai kecamatan dan jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga SMA/SMK.
Data yang dihimpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung menunjukkan, Kecamatan Maesa menjadi wilayah dengan jumlah anak dalam data DO terbanyak, yakni 190 anak. Kecamatan Girian berada di posisi berikutnya.
Dari total 976 anak tersebut, sebanyak 261 anak tercatat pada jenjang SD, 214 anak jenjang SMP, dan 501 anak jenjang SMA/SMK.
Untuk Kecamatan Maesa, dari 190 anak yang tercatat, sebanyak 29 anak berada di jenjang SD, 36 anak SMP, dan 125 anak SMA/SMK.
Sementara itu, Kecamatan Aertembaga tercatat sebanyak 150 anak, disusul Madidir 140 anak dan Matuari 139 anak.
Wilayah lainnya yakni Ranowulu dan Lembeh Selatan masing-masing 57 anak, sedangkan Lembeh Utara tercatat 52 anak.
Bukan Hanya Masalah Ekonomi
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung, Patmos Supari, mengatakan terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan.
Salah satu faktor yang cukup dominan adalah kondisi ekonomi keluarga. Dalam kondisi tertentu, anak memilih bekerja atau melakukan aktivitas lain untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.
Namun, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan ekonomi.
Kurangnya perhatian keluarga, orang tua yang berpisah, hingga pembiaran terhadap anak juga dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan.
Selain itu, terdapat anak yang memilih bekerja karena sudah mampu memperoleh penghasilan sendiri.
Sejumlah pekerjaan yang dilakukan antara lain menjadi juru parkir, membantu aktivitas di pasar, maupun membantu pekerjaan keluarga.
Ketika anak merasa telah memiliki penghasilan sendiri, muncul keinginan untuk tidak kembali melanjutkan sekolah.
Pindah Sekolah Bisa Tercatat Sebagai DO
Patmos juga mengungkap adanya persoalan sinkronisasi data antarsistem pendidikan.
Menurutnya, data Kementerian Pendidikan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) belum sepenuhnya sinkron dengan data Kementerian Agama melalui Education Management Information System (EMIS).
Kondisi tersebut dapat terjadi ketika seorang anak berpindah dari satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan ke lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama, seperti madrasah atau pesantren.
Perpindahan tersebut berpotensi membuat anak tidak lagi terlacak dalam sistem data Kemendikdasmen dan kemudian tercatat sebagai anak drop out, meskipun sebenarnya masih melanjutkan pendidikan di lembaga lain.
Karena itu, angka 976 anak tersebut masih membutuhkan proses validasi lebih lanjut untuk memastikan berapa anak yang benar-benar telah berhenti sekolah dan berapa yang sebenarnya masih melanjutkan pendidikan melalui jalur berbeda.
Bullying hingga Kondisi ABK Jadi Perhatian
Faktor lain yang turut disebut adalah pengalaman tidak menyenangkan di lingkungan sekolah.
Perundungan atau bullying, baik yang dilakukan sesama siswa maupun pihak lain di lingkungan sekolah, dapat membuat seorang anak enggan kembali ke sekolah.
Selain itu, keberadaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) atau penyandang disabilitas dengan kondisi tertentu juga menjadi bagian dari persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dalam akses pendidikan.
Patmos mengatakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung sedang menyiapkan langkah pendataan dan sinkronisasi data secara riil hingga tingkat kelurahan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi anak-anak yang masuk dalam data DO.
Data harus benar-benar divalidasi di lapangan, menjadi salah satu kebutuhan penting agar pemerintah dapat mengetahui kondisi sebenarnya, termasuk anak yang tercatat DO tetapi ternyata masih bersekolah di lembaga pendidikan lain.
Dengan data yang lebih valid, pemerintah dapat menentukan intervensi yang lebih tepat, termasuk menelusuri anak yang benar-benar telah berhenti sekolah dan mengupayakan agar mereka kembali memperoleh akses pendidikan.
Pemerhati: Jangan Berhenti pada Angka
Tingginya jumlah anak dalam rangkuman DO tersebut turut mendapat perhatian pemerhati Kota Bitung, Sany Kakauhe.
Menurut Sany, persoalan anak putus sekolah membutuhkan penanganan yang lebih konkret. Sebab, berbagai faktor penyebabnya sudah mulai teridentifikasi.
Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya mengetahui jumlah anak yang tercatat dalam data DO, tetapi perlu memastikan kondisi mereka satu per satu di lapangan.
“Faktor penyebabnya sudah ada dan sudah bisa kita lihat. Sekarang yang penting adalah bagaimana langkah konkret pemerintah menyikapi persoalan ini dan mencari solusi agar anak-anak yang sudah berhenti sekolah bisa kembali mendapatkan hak pendidikannya,” ujar Sany, Jumat (4/9/2026).
Sany juga menyoroti adanya fenomena kriminalitas yang melibatkan anak di bawah umur. Menurutnya, anak yang tidak lagi bersekolah membutuhkan perhatian lebih karena kehilangan aktivitas pendidikan yang terstruktur.
“Ini juga salah satu fenomena di mana banyak terjadi kriminal anak di bawah umur dan pelakunya didominasi oleh anak-anak yang sudah putus sekolah,” kata Sany.
Namun, ia menekankan bahwa persoalan tersebut perlu dilihat sebagai masalah sosial yang membutuhkan penanganan bersama, bukan dengan memberikan stigma kepada anak-anak yang putus sekolah.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan anak-anak tersebut tetap memiliki ruang untuk belajar, berkembang, dan memperoleh masa depan yang lebih baik.
Menunggu Langkah Konkret
Dengan 976 anak yang tercatat dalam rangkuman DO, persoalan pendidikan di Kota Bitung menjadi pekerjaan bersama pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Validasi data menjadi langkah pertama yang penting. Pemerintah perlu memastikan mana anak yang benar-benar berhenti sekolah dan mana yang sebenarnya masih melanjutkan pendidikan melalui satuan pendidikan lain.
Setelah data terverifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan solusi berdasarkan penyebab masing-masing.
Bagi anak yang terkendala ekonomi, diperlukan dukungan agar dapat kembali bersekolah. Bagi mereka yang menghadapi persoalan keluarga, dibutuhkan pendampingan. Sementara persoalan bullying, akses pendidikan bagi ABK, maupun perpindahan antarsatuan pendidikan juga membutuhkan penanganan yang berbeda.
Pada akhirnya, angka 976 bukan sekadar statistik.
Di balik setiap angka terdapat seorang anak yang seharusnya memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan mempersiapkan masa depan.
Tantangannya kini bukan hanya berapa banyak anak yang tercatat putus sekolah, tetapi berapa banyak yang dapat ditemukan, didampingi, dan dikembalikan ke dunia pendidikan.
(Sam)
